Kota “Pahlawan” Lelang Online

Layanan e-procurement merupakan kebanggaan implementasi e-government pemerintah kota Surabaya. Berkat e-procurement, kota Surabaya dikenal sebagai pelopor pengadaan barang/ jasa yang bebas KKN dan berstandar internasional.

KOTA Surabaya di Jawa Timur dikenal sebagai pintu gerbang paling besar dibandingkan kota yang lain di kawasan timur Indonesia. Banyak aktifitas perdagangan (ekspor-impor), transaksi bisnis dan ekonomi banyak terjadi disana. Tak heran bila kemudian pemerintah kota (pemkot) Surabaya dikenal mempunyai layanan publik berbasis e-government yang sejalan dengan potensi bisnis dan ekonomi. Salah satu layanan e-government yang cukup dikenal dari pemkot Surabaya adalah pengadaan barang/ jasa (lelang) melalui internet atau sering disebut dengan istilah e-procurement.

Daerah dengan luas wilayah lebih dari 300 kilometer persegi ini mulai mengembangkan sistem lelang elektronik ini sejak 2003. Menurut Nadjib Usman, Kepala Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bapetikom) Kota Surabaya, lelang on line pemkot Surabaya bermula dari keberadaan sebuah situs bernama www.lelangserentak.com. Situs ini merupakan sarana pertama yang digunakan oleh pemkot Surabaya untuk melakukan lelang online. “Saat itu mulai muncul keinginan dari pemkot Surabaya untuk menyediakan sistem lelang yang transparan, akurat, tepat waktu dan mampu menghemat anggaran,” kata Nadjib.

Baru kemudian pada tahun 2004, pemkot Surabaya menyempurnakan sistem tersebut yang kemudian dikenal dengan Surabaya e-Procurement System (SePS) atau melalui situs web-nya di www.surabaya-eproc.or.id. Sejauh ini, tidak kurang dari 3 ribu badan usaha telah menjadi anggota dengan total nilai lelang barang/ jasa yang terjadi mencapai hampir Rp 300 milyar pada tahun 2006 lalu. Jumlah itu jauh berkurang jika dibandingkan total nilai lelang pada tahun 2005 yang mencapai sekitar Rp464 milyar.

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan diluncurkannya lelang online ini. Melalui e-procurement, tegas Najib, pemkot Surabaya bisa melakukan penghematan anggaran belanja hingga 25 persen dari rencana semula. Penghematan lainnya adalah berkurangnya penggunaan kertas kerja (paperless) dan juga kecepatan waktu realisasi barang/ jasa. Selain itu, citra pemkot Surabaya juga ikut terkerek karena mampu menyediakan pengadaan barang dan jasa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semua itu berkat proses lelang yang transparan baik mulai dari pendaftaran sampai penentuan pemenang.

Tak hanya itu saja, e-procurement Surabaya juga mampu memberikan peluang kerja dan usaha. “Bayangkan saja, lebih dari 90 persen paket pengadaan barang dan jasa selalu disediakan oleh perusahaan kecil dan menengah,” ujar Nadjib. Dari jumlah itu jelas menunjukkan kalau e-procurement bisa memberikan manfaat bagi pelaku bisnis lokal.

Untuk membangun sistem lelang online ini memang tidak mudah. Dibutuhkan dukungan pemimpin dan komitmen dari berbagai kantor satuan kerja/ instansi pemerintah yang ada dibelakangnya. “Kurang lebih sekitar satu tahun lamanya untuk membangun dan mengembangkan e-procurement Surabaya,” kata Agus Imam Sonhaji, Kepala Bagian Bina Program Kota Surabaya yang juga bertanggung jawab terhadap pengembangan e-procurement Surabaya.

Yang membanggakan, tutur Agus, semua aplikasi e-procurement Surabaya dibangun sendiri oleh pemkot Surabaya dan beberapa orang tenaga TI yang dikontrak khusus (honorer). “Kurang lebih biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan perangkat teknologi dan pengembangan aplikasi e-procurement berkisar Rp100 juta hingga Rp 200 juta,” papar Agus. Tidak besar rasanya, apalagi kalau membandingkan jumlah total nilai lelang yang mencapai milyaran.

Sebagai gambaran, aplikasi e-procurement Surabaya dikembangkan banyak menggunakan aplikasi berbasis open source. Untuk koneksi internet menggunakan sistem operasi Linux. Sedangkan perangkat keras lainnya adalah berupa server, komputer dan perangkat TI standar lainnya untuk koneksi internet. Yang patut diacungi jempol, soal keamanan (security), aplikasi e-procurement kota Surabaya juga telah mendapat pengakuan berupa sertifikat ISO 27001:2005 tentang Security Management System.

Meski bisa terbilang sukses, e-procurement Surabaya bukan berarti tidak terbentur kendala sama sekali. Menurut Agus, kendala terbesar penerapan layanan e-procurement banyak terjadi lebih kepada faktor sumber daya manusia. “Masih ada panitia atau peserta lelang barang/ jasa yang belum menguasai TI,” ujar Agus. Namun hal itu bisa diatasi melalui upaya sosialisasi oleh para panitia lelang maupun jajaran aparat pemkot Surabaya.

Selain e-procurement pemkot Surabaya juga memiliki beberapa implementasi layanan e-government yang lain. Yang terbaru, yaitu sekitar awal Maret lalu pemkot Surabaya juga meluncurkan layanan Smart Office Zone, sebuah layanan hot spot untuk mengakses internet yang disediakan untuk kawasan seluas 250.000 meter persegi di sekitar komplek perkantoran dan taman Surya Balai Kota Pemkot Surabaya. Sejak 2001, pemkot Surabaya juga telah menyediakan kantor unit pelayanan terpadu atau yang lebih dikenal dengan kantor sistem manajemen satu atap (SIMTAP). Jauh sebelumnya situs web www.surabaya.go.id juga telah beroperasi sejak tahun 1999. Dan untuk layanan kependudukan, pengurusan Kartu Tanda Penduduk secara online juga bisa dinikmati sampai tingkat kecamatan mulai 1996 silam.

Wayan Sudane
wayan@wartaegov.com - www.wartaegov.com