Reorientasi Gerakan Mahasiswa

Membangun Kekuatan Negara-Rakyat

Jakarta | Jurnal Nasional
GERAKAN kolektif mahasiswa pascareformasi seakan kehilangan ruh. Perbedaan ideologi dan orientasi politik diyakini menjadi penyebab terpolarisasinya gerakan mahasiswa. Akibatnya, esensi dari sebuah orientasi gerakan mahasiswa pun mulai kehilangan arah. Gerakan mahasiswa dinilai sejumlah kalangan hanya menyuarakan kepentingan pihak tertentu saja.

Sejumlah pentolan aktivis gerakan mahasiswa saat ini juga mengaku sulit membangun kekuatan kolektif seperti yang pernah dilakukan aktivis mahasiswa pada tahun 1966 dan 1998. Di era itu, kekuatan dari gerakan mahasiswa mampu menumbangkan rezim Soekarno dan Soeharto lantaran gagal dalam mewujudkan demokrasi di negeri ini.

Perlawan terhadap rezim penguasa yang otoriter adalah momentum besar bagi mahasiswa untuk bergerak. Saat ini, momentum itu belum ditemukan mahasiswa.

Karena itu, gerakan mahasiswa pun berubah taktik. Orientasi gerakan mahasiswa kini tak lagi harus menumbangkan sebuah rezim penguasa.

Achmad Fatul Bari, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia mengatakan, setelah tahun 1998, gerakan mahasiswa tak lagi berorientasi menumbangkan sebuah rezim seperti yang dilakukan tahun 1996 dan 1998. Namun, gerakan mahasiswa lebih memperjuangkan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

”Hak-hak itu yang seharusnya bisa disentuh. Mahasiswa harus memperjuangkan hak pendidikan, kesehatan, pangan, dan kehidupan yang layak. Ini yang harus menjadi arus utama gerakan mahasiswa,” kata Achmad di Jakarta kemarin (9/5).

Dalam konteks kenegaraan, Achmad yang akrab disapa Ayi menilai, era reformasi dewasa ini sudah memberikan perubahan dalam iklim politik di Indonesia. Infrastruktur demokrasi juga sudah mulai terbangun.

Karena itu, kata Achmad, gerakan mahasiswa harus melakukan transformasi pada pelbagai isu yang mencuat. Bentuk gerakan tak lagi harus terpatok pada model ekstra parlementer, namun bisa juga advokasi dan mengubah gerakan yang sifatnya elitis menjadi gerakan terbuka dengan memperluas jaringan.

Hal senada juga diutarakan Hery Haryanto Azumi, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Menurut dia, pada saat Orde Baru berkuasa, realitas yang muncul adalah negara kuat, sementara rakyat lemah. Karena itu, mahasiswa bergerak meruntuhkan arogansi penguasa.

Saat ini, paradigma itu harus berubah. Gerakan mahasiswa harus memikirkan bagaimana mewujudkan negara yang kuat untuk melindungi kepentingan nasional dan mampu berhadapan dengan liberalisme global. Negara yang kuat itu sekaligus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.

Karena itu, katanya, PMII bersama komunitas gerakan mahasiswa lainnya terus bergerak mewacanakan agar gerakan mahasiswa tidak harus bersifat antagonistik. ”Tidak dengan mempertarungkan negara dengan rakyat. Justru kita harus memperkuat rakyat untuk mencapai kesejahteraan, dan memperkuat negara guna menghadapi liberalisme,” tegasnya.

Menjadi jembatan

Hery menilai, gerakan mahasiswa saat ini tidak kehilangan ruh. Namun, mahasiswa terus mencermati pola hubungan antara negara yang mewakili kepentingan rakyat, dengan pasar yang mewakili kepentingan liberal. Dalam konteks ini, gerakan mahasiswa tidak lagi melawan negara, karena dalam demokrasi ekonomi pasar bebas dewasa ini, negara bukan sebagai satu-satunya aktor.

”Kita mengenal ada market. Sementara negara sering kali menjadi bagian rezim pasar yang kadang merugikan rakyat. Karena itu, PMII melihat, mahasiswa harus mampu menjadi jembatan antara rakyat dengan negara, agar jangan sampai negara dipakai pasar untuk menekan rakyat.”

Dalam memainkan peran tersebut, PMII tidak hanya berinteraksi dengan kalangan politisi. Namun juga dari kalangan profesional sebagai salah satu bagian yang menentukan jatuh atau bangunnya pemerintahan.

”Jadi, gerakan mahasiswa harus mereposisi dirinya di hadapan globalisasi dan liberalisme, sehingga tidak lagi bisa menerapkan pendekatan dan taktik perjuangan seperti tahun 1998.”

Persoalannya, kata Hery, perbedaan ideologi menjadi faktor penghambat gerakan mahasiswa dalam merealisasikan orientasi tersebut. Saat ini, mahasiswa dihadapi tarikan kepentingan dari kelompok mahasiswa yang pro liberalisme, yang pro religiusitas berbasis politik. Sementara yang jadi jembatan adalah kelompok mahasiswa kebangsaan.

”Tarikan antara liberalisme dan religiusitas sangat berbahaya. PMII bersama GMNI, PMKRI, dan sebagainya bergerak mengusung isu kebangsaan.” Sampai sekarang, lanjutnya, tiga kelompok mahasiswa itu tidak menyatu. Di level ideologi susah ketemu.

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Goklas Nababan mengatakan, dalam situasi negara yang sangat krusial seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 1974, gerakan kolektivitas mahasiswa bisa dibangun. Saat ini, situasi negara masih baik. “Namun, mahasiswa tetap memberikan kritikan kepada pemerintah, mengenai pelbagai isu,” katanya kemarin.

Goklas menilai, gerakan mahasiswa tidak melulu harus lewat aksi di jalanan. Namun, bisa dengan dialog dan melakukan survai tandingan guna mengkomparasikan data pelaksanaan program versi pemerintah dengan temuan di masyarakat.

”Tidak harus melulu turun ke jalan. Tapi, kita beberapa waktu lalu melakukan diskusi secara intens dengan kementerian.”

Pendekatan itu lebih efektif karena hingga saat ini belum ada momentum besar yang bisa membentuk kolektivitas gerakan mahasiswa.

Sebenarnya, pelbagai isu yang mencuat bisa dimainkan mahasiswa. Goklas mencontohkan Peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu, atau penegakan hukum dalam kasus Semanggi yang hingga kini belum jelas. Namun, momentum tersebut tidak direspon kelompok gerakan mahasiswa umumnya.

Gerakan mahasiswa pun semakin melemah karena perbedaan visi dan misi. Tak sedikit pula gerakan mahasiswa yang terkooptasi oleh partai politik atau kelompok tertentu.

GMKI sendiri menyatukan diri dalam Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) bersama PMII, PMKRI, GMNI, KMHDI, dan HIKMABUDHI.

Presidium Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Wayan Sudane mengatakan, gerakan mahasiswa tidak harus berbenturan dengan pemerintah.

Menurut dia, gerakan mahasiswa bisa turun ke lingkungan masyarakat untuk mengindentifikasi persoalan yang dihadapi rakyat, yang kemudian hasilnya bisa direkomendasikan kepada pemerintah.

”Aksi tidak harus berbenturan dengan pemerintah, sifatnya situasional. Kita juga banyak melihat dan turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat, yang kemudian hasilnya bisa menjadi rekomendasi ketika berhadapan dengan pemerintah,” kata Wayan kemarin.

Menurut dia, model pendekatan itu cukup strategis mengingat gerakan kolektif mahasiswa belum berhasil diikat lantaran tidak adanya common enemy. Wayan menambahkan, gerakan mahasiswa juga dapat dibangun lewat pembentukan opini publik, diskusi dan pernyataan sikap bersama.

”Gerakan kolektif mahasiswa lewat aksi di jalanan seperti yang terjadi pada tahun 1998 akan muncul jika kondisi negara sudah sangat kritis,” ujarnya.

M. Yamin Panca Setia
Photo: TEMPO